Keberhasilan Polres Ogan Komering Ilir meraih peringkat ketiga dalam hasil opini penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kantor kepolisian se-Sumatera Selatan tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi refleksi dari kerja keras dan dedikasi seluruh personel dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Penilaian Ombudsman RI sendiri dikenal objektif dan komprehensif, dengan indikator yang mencakup standar pelayanan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, hingga transparansi informasi publik.
Dalam konteks ini, keberhasilan Polres OKI menempati posisi ketiga se-Sumatera Selatan menunjukkan adanya lompatan signifikan dalam tata kelola pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis.
Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto, SH SIK MH menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja kolektif yang telah dilakukan.
“Penghargaan ini bukan milik pribadi, melainkan hasil kerja keras seluruh personel Polres OKI dan Polsek jajaran. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar nya
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah, bukan berpuas diri. Tantangan pelayanan publik ke depan semakin kompleks, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, pembenahan internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan akan terus menjadi prioritas.
Keberhasilan ini juga menjadi cerminan sinergi yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Dukungan serta partisipasi publik dalam memberikan masukan dan pengawasan konstruktif turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.
Peringkat ketiga tingkat Sumatera Selatan bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar untuk menjadikan Polres OKI sebagai institusi yang semakin PRESISI, responsif, dan dipercaya masyarakat.
Prestasi ini sekaligus menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh kepolisian bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
(Badri)